Review saya tentang tulisan : Islam, Negara dan Masyarakat Sipil : ICMI dan Perjuangan Kelas Menengah Indonesia

Semenjak kemenangan orde baru dominasi militer telah memegang peran dalam sistem politik di Indonesia. Pada masa ini dimulailah penyerderhanaan partai yang sejatinya merupakan penyederhanaan ideologi. Ideologi yang berkembang pada masa sebelum orde baru direduksi peranannya dalam politik demi kepentingan politik dan kelanggengan pemerintahan orde baru. Tidak pelaknya kepada islam berikut pergerakan-pergerakannya. Melalui penyederhanaan partai-partai islam menjadi satu partai yaitu PPP, disini terlihat penyederhanaan ideologi sendiri didalam islam. Padahal momentum lahirnya NU dan Masyumi sangat memiliki perbedaan secara cultural dan dasar pemikiran.

Akan tetapi, pergerakan muslim intelektual yang berbasis mahasiswa tetap berkembang. Gerakan “pembaruan” yang dibawa oleh para mahasiswa islam ini. Para kaum muda sendiri sadar bahwa gerakan ideologi islam yang bersifat politis akan sangat dikecam pemerintah. Otoritas ini dijaga dengan alasan demi mengedepankan pembangunan. Intelektual muda yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) ini menggaungkan pemikiran tentang pembaruan islam. Gerakan pembaruan ini ingin memberikan pemahaman islam secara lebih mendalam. Mengedepankan unsur aqidah dengan menjalankan amalan ibadah islam secara benar.

Kaum mahasiswa memulai gerakan islam kultural ini dengan mendirikan badan-badan yang intinya mengajarkan kepada pelaksanaan ajaran islam secara kaffah. Gelombang sekulerisme di kampus-kampus yang berlandaskan pancasila (nasionalis) telah meminggirkan ajaran-ajaran islam yang membuat golongan muda menjadi sekuler dan meniggalkan tradisi-tradisi islam.

Kaum intelektual muda ini diidentifikasikan kemudian sebagai middle-class[1] (kelas menengah). Melihat kesenjangan sosial yang semakin tinggi, kelas menegah dengan pergerakan islam kulturalnya ini melakukan aksi yang nyata dalam menyikapi kemsikinan. Memberikan sumbangan, dan menggaungkan bahwa gerakan islam ini diharapkan akan dapat merubah kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Kelas menengah ini menyikapi pemerintah tidak degngan gerakan yang anarkis dan radikal. Merekan bertindak lebih moderat dengan mendukung ide “pembangunan” yang dicetuskan pemerintah melalui Golkarnya. Nurcholis Madjid merupakan tokoh yang menjadi barisan terdepan dalam pergerakan kelas menengah ini.

Panen besar kaum terpelajar muslim itu semakin bertambah ketika dunia pendidikan makin memberikan peluang kepada mereka untuk bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Berkat kecakapan dan kemampuan akademik yang tinggi, kelas menengah “neo-santri” yang terpelajar itu dapat memasuki dan mengisi lapisan birokrasi, dunia kampus, dunia usaha, dan lembaga-lembaga masyarakat dengan profesionalisme yang teruji.

Dengan kondisi yang membaik ini, maka pada dasawarsa 80-an mitos bahwa umat Islam Indonesia merupakan “mayoritas tetapi secara teknikal minoritas” runtuh dengan sendirinya. Sementara itu, pendidikan berbangsa dan bernegara yang diterimanya di luar dan di dalam kampus, telah mematangkan mereka bukan saja secara mental, tapi juga secara intelektual. Dari mereka itu, lahirlah critical mass yang responsif terhadap dinamika dan proses pembangunan yang tengah dijalankan. Di sisi lain, critical mass itu telah semakin memperkuat tradisi intelektual melalui pergumulan ide-ide dan gagasan-gagasan yang didiseminasikan secara kreatif dalam forum-forum seminar, pertemuan, atau diekspresikan sebagai karya tulis di media cetak dan buku-buku. Ini semua melahirkan kepemimpinan intelektual yang sangat kontributif terhadap pembangunan bangsa.

Perkembangan selanjutnya ialah bahwa para intelektual muslim ini memikirkan bagaimana masa depan umat islam dan bangsa Indonesia. Mereka milai melakukan diskusi-diskusi yang dimulai dari Universitas Brawijaya di Malang. Setidaknya disana berkembang ide-ide mengenai pembaruan dan membentuk komunitas muslim intelek yang kondusif.

Untuk membentuk gerakan yang lebih terorganisir, mereka mulai melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan insan-insan cendekiawan islam yang dapat memperkaya wawasan pergerakan mereka. Tokoh-tokoh seperti Dr. M. Imaduddin Abdulrahim dan Drs. M. Dawam Raharjo diajak untuk menjadi pembicara dalam symposium yang mereka buat. Lantas tokoh-tokoh tersebut merekomendasikan B.J. Habibie sebagai ketua symposium tersebut. Kemudian, Imaduddin, Dawam, dan Nur Cholis, melakukan pertemuan dengan Habibie di kantornya.

Dalam pertemuan itu, Imaduddin memulai pembicaraan dengan meminta Pak Habibie untuk bisa memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Waktu itu Pak Habibie menjawab, sebagai pribadi ia bersedia tetapi sebagai menteri dan juga pembantu Presiden; harus meminta izin dari Pak Harto. Pak Habibie juga meminta agar pencalonannya dinyatakan secara resmi melalui surat dan diperkuat dengan bukti dukungan beberapa kalangan cendekiawan muslim. Konsep surat yang isinya mencalonkan Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim akhirnya dibuat. Kemudian Dawam memberikan kata pengantarnya, dan menyusun daftar tokoh-tokoh cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, untuk dimintai dukungan, bersama mahasiswa dan Imaduddin. Kelima mahasiswa itu lalu mengedarkannya ke berbagai cendekiawan muslim di Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta. Setelah diedarkan, ternyata sambutannya di luar dugaan. Sebanyak 49 cendekiawan muslim menyetujui pencalonan Habibie dan membubuhkan tanda tangan mereka. Dari 49 penanda tangan itu, 45 di antaranya bergelar doktor dan 2 orang profesor. Pada tanggal 27 September 1990, dalam suatu pertemuan di rumahnya, Habibie memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim disetujui oleh Presiden Soeharto. Dalam pertemuan ini Habibie mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu dinamakan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, disingkat ICMI. Juga diberitahukan bahwasannya Habibie bersama enam menteri dan dua orang cendekiawan muslim telah menghadap Presiden. Dalam pertemuan itu diungkapkan, Presiden merestui simposium dan pembentukan wadah cendekiawan muslim. Sejak saat itu, embrio ICMI tumbuh dengan cepat.[2]

Habibie juga mengatakan bahwa dia pernah mencetuskan terbentuknya organisasi cendekiawan. Dia berpendapat bahwa untuk melasanakan pembangunan para intelek muslim haruslah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan global. Akan tetapi, dia sendiri ragu dengan kepemimpinannya dalam organisasi muslim homogen, melihat latar belakang pendidikannya yang teknokrat akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai organisasi islam yang ada sebelumnya.

Pembentukan ICMI sendiri ini perlu kita lihat sebagai penyatuan segala unsure-unsur cendekiawan yaitu unsur mahasiswa, pemerintah, birokrat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi massa lainnya yang memperjuangkan pembaruan dalam pembangunan. Namun, tidak sedikit kritisi yang mewarnai terbentuknya ICMI sebagai pergerakan yang mempersatukan umat islam. Deliar Noer menganggap ketidak-konsistenan habibie dalam menajalani islam itu sendiri sebagai kelemahan perkembangan ICMI selanjutnya kedepan. ICMI yang merangkul pemerintah dan birokrasi juga dikhawatirkan independensi karena hanya akan menjadi perpanjangan tangan birokrasi dan pemerintah. Sejarawan Taufik Abdullah mungkin salah satu yang mempunyai pnedapat yang pro serta kontra dalam kelahiran organisasi ini. Ia mendukung diadakannya diskusi mengenai bagaimana penerapan hak azasi manusia.

Perubahan kemudian terjadi seiring berhasilnya konsolidasi ICMI kepada pemerintah yang kemudian diikuti Presiden Soeharto sendiri yang ikut meresmikan berdirinya ICMI sebagai organisasi. keterbukaan Soeharto untuk lebih menerima islam sendiri menjadi momentum yang sangat penting bagi perkembangan perjuangan pembaruan islam yang dipelopori kelas menegah terpelajar ini. ICMI telah merubah paradigma umum masyarakat mengenai islam, tercatat dari birokrat yang dulu takut untuk melaksanakan sholat jum’at, kini mereka dengan bangga melakukan ritual tersebut. Nurcholis sendiri berpendapat bahwa ICMI telah memberikan dampak politis jangka panjang dengan memperdalam ke-islaman diantara masyarakat kelas menengah, dan inilah yang merupakan prestasi yang tak ternilai.

Keraguan yang kemudian muncul ialah bahwa dampak dari konsolidasi kepada pemerintah yang dilakukan ICMI membawa pengaruh terhadap timbulnya kontrol pemerintah terhadap organisasi ini. Struktur organisasi yang juga diisi oleh birokrat dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk. Dampak buruk bukan karena akan timbulnya birokratisasi di dalam ICMI, melainkan ICMI akan menjadi alat untuk sosialisasi pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakannya. Disini perlu dilihat peran ICMI sebagai mediator pemerintah terhadap umat islam di Indonesia.

Pranala luar yang saya baca terkait dengan ICMI ialah tentang bagaimana peran ICMI dimasa akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000. sebuah diskusi ICMI yang bertemakan “Gerakan Kultural versus Gerakan Politik” ini mungkin akan menentukan kiprah selanjutnya. Pada masa pemerintahan Gus Dur sempat disinggung bahwa gerakan cultural ICMI tidak konsisten. Bahkan justru setelah mendapat legalisasi dari pemerintah serta Habibie yang meberikan peran administrative ICMI kepada birokrasi organisasi ini cenderung menjadi alat politik penguasa.[3]

Tercatat di masa transisi politik tersebut, kiprah ICMI secara kelembagaan maupun orang-orang ICMI secara individual tidak banyak berperan, padahal di sisi lain, transisi politik pasca Orde Baru ditandai dengan berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan, krisis politik dan krisis ekonomi yang terjadi waktu itu jelas memerlukan pemikiran dan tindakan yang kongkrit sebagai jalan keluar dan pemecahannya, dan itu tidak diisi dengan cerdas oleh ICMI. Padahal, di era transisi tersebut telah terjadi kekosongan ‘pemikiran’ tentang jalan keluar terbaik bagi bangsa ini untuk keluar dari krisis politik dan ekonomi. Kapitalisme ‘telah gagal’ membawa bangsa ini memasuki era kesejahteraan, yang terjadi justru ketimpangan yang berujung kepada krisis politik dan ekonomi. Akibat kevakuman pemikiran tersebut, jalan pintasnya adalah pemerintah dan sebagian kelompok pro kapitalis kembali merangkul IMF dan krisis ekonomipun sepertinya sulit berujung. Di sisi lain, ICMI juga ‘gagal’ member kan formulasi tentang konsep, strategi dan implementasi reformasi politik sehingga yang muncul dan terpakai adalah model-model kepolitikan yang tidak ‘berwajah Indonesia’ sekadar replika, tiruan atau apapun namanya, indikasinya, sulit memastikan apakah negeri ini masih menganut sistem presidensial? Karena dalam banyak praktik politik di tingkat pusat dan lokal nuansa perlementariannya lebih kuat, itu sekadar menyebut satu dari sebagai banyak indikasi.

Kesimpulan

Gerakan Pembaruan yang dimotori kelas menegah ini memang telah membawa perubahan yang sangat berarti. Selain dampak sosio-kultural terkait dengan kehidupan umat muslim yang lebih religius juga kepada politik karena semkin diterimanya islam sebagai ideology yang kuat. Pemerintah pun memandang akan pentingnya konsolidasi sendiri bagi umat muslim untuk kepentingan kekuasaannya. ICMI sendiri pun lebih memanfaatkan terhadap ter-agregasinya kepentingan-kepentingan pragmatisme umat jangak pendek maupun jangka panjang.

Namun, seiring perkembangannya gerakan islam ini pada pemerintahan dinilai hanya sebagai symbol. Simbolisasi ini terlihat dengan para birokrat (yang notebene kaum abangan) yang menjalankan ibadah haji tanpa mengetahui makna sebenarnya ibadah haji tersebut. Presiden Soeharto juga ikut menambahkan nama “haji” didepannya tidak lain sebagai simbolisasi keislaman. Pada masa ini terjadi euphoria cultural islam yang amat berpengaruh terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Lalu, seiring dengan bergulirnya reformasi, saya disini melihat peran ICMI yang semakin tidak jelas. ICMI dinilai telah kehilangan eksistensinya sering dengan tumbangnya pemimpin-pemimpin dengan dukungan birokrasi.


[1]Robert W. Hefner Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class Indonesia, Vol. 56. (Oct., 1993), pp. 1-35.

http://links.jstor.org/sici?sici=0019-7289%28199310%2956%3C1%3AISACSI%3E2.0.CO%3B2-D

[3] http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/07/16/0004.html diakses pada tanggal 09 Desember 2007 pukul 15.00

    • muminatus
    • April 1st, 2009

    mahasiswa dan perkembangan peradaban atau kebudayaan harus dihadapi tapi untuk menjadi seorang kader umat dan Islam harus mengerti dahulu hakekat agama Islam sehingga ia menggunakan Islamic Frame work dalam menjalankan aktivitas privasi maupun untuk umum.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: